Ketika Abang Sam Memilih (2)

Bagi Hillary dan Obama, aturan tidak tertulis white, anglo-saxon, and protestant (WASP) bisa menjadi batu sandungan. Sehingga kian melempangkan kandidat Partai Republik menuju Gedung Putih. Konon, tak tuntasnya JFK memerintah AS karena dirinya tidak bisa memenuhi persyaratan tidak tertulis itu. Kennedy adalah pemeluk Katolik yang saleh. Dan Presiden GW. Bush terpilih berkat dukungan solid dari kalangan Protestan saleh di Amerika Serikat. Bagi Hillary, sepertinya WASP tidak bakal menyandung dirinya. Namun kenyataan dirinya seorang perempuan ditengarai bakal membuat niatnya melenggang ke Gedung Putih menyusul artis Geena Davis dalam kisah drama serial telivisi, “Commander in Chief”, bukan tidak mungkin bakal berakhir tragis seperti kisah Sysyphus dalam mitologi Yunani kuno.

Drama itu sendiri mengisahkan pergulatan, dan keseharian presiden perempuan pertama AS, persis seperti keyakinan harian New York Times saat memberikan endorsement kepada Hillary melalui judul tulisan yang sama, “Comannder In Chief” Sebuah harapan, yang tidak begitu saja disetujui majalah The Economist yang implisit sepakat dengan agenda Obama. Setidaknya ada beberapa alasan kenyataan Hillary sebagai calon presiden perempuan pertama AS berhadapan diametral dengan “pemali” politik WASP.

Pertama, dalam sejarahnya belum pernah ada presiden AS berkelamin perempuan. Dan ini merupakan satu-satunya jabatan politis, dan publik yang belum pernah dirasakan perempuan negeri Paman Sam. Walikota, Gubernur, Senator hingga Hakim Agung, semua pernah ada perempuan yang menjabat. Kedua, diyakini elemen pendukung WASP sejak mula berdiri didominasi laki-laki. Dan rekam jejak politik AS sejauh ini juga identik dengan pergulatan politik kaum Adam.

Kedua, fakta itu diperkuat dengan simpulan penulis Belanda, Geert Hofstede's melalui bukunya Culture's Consequences, (1980). Menurut Geert, AS bersama Jepang, Jerman, dan Meksiko termasuk negara “berkelamin” laki-laki. Maksud maskulin di sini, lanjut Geert merujuk pada sebuah budaya dimana pria menjadi fokus kesuksesan ekonomi, dan berperan secara lebih asertif. Sementara perempuan diharuskan tampil bersahaja, dan hanya perlu mengurusi urusan kualitas sebuah relasi saja. Implikasinya, berdasar penafisiran aku terhadap pengamatan statistik di ketiga negara itu, mengungkap (1) Partisipasi dan representasi politik perempuan cenderung rendah (Jerman dan Jepang). (2) Jabatan kunci untuk pengambil kebijakan penting di sejumlah perusahaan mayoritas masih milik laki-laki (Jerman, Jepang, dan AS). (3) Usia pensiun juga relatif lebih tinggi (Jepang), dan (4) Sistem kesejahteraan sosial yang belum sepenuhnya bersifat womb to tomb lazimnya negeri Nordik.

Kebalikannya, menurut Geert, negara “berkelamin” perempuan tak lebih sebuah tatanan masyarakat dimana laki-laki dan perempuan sama-sama tampil bersahaja, dan mengutamakan kualitas hubungan (baca: kualitas hidup). Contoh paling nyata tentu saja negeri Nordik, termasuk di dalamnya tiga negara Skandinavia. Di sini tingkat partisipasi politik dan represntasi politik tinggi, bahkan Finlandia dipimpin Presiden Perempuan dengan jumlah menteri perempuan lebih dari separo jabatan kementerian yang dibentuk. Lalu konsep breadwinner tidak hanya dominasi laki-laki. Tak heran jika kaum laki-laki di negeri Nordik juga boleh mengajukan ijin cuti mengurus anak-anaknya. Kefeminiman lain, perbedaan penghasilan antar jabatan publik juga kecil sekali. Paling dikenal tentu saja kerahiman negara (welfare state system) yang bisa dimiliki sejak dari ayunan hingga buyutan (from craddle to grave).

Sedangkan bagi Obama, WASP bisa membuat pencalonan dirinya berakhir seperti kisah Martin Luther King Jr, dan Presiden Abrahan Lincoln, tumpas episode hidupnya karena memperjuangkan persamaan hak dan menghapuskan sekat rasialisme. Sebab meski dirinya seorang protestan namun bukan masuk mainstream anglo-saxon, yang bisa dilacak jejak di eropa khusunya Jerman, Belanda dan Inggris. Pun, kendati Obama berorang tua birasial, namun dirinya tetap saja termasuk kulit berwarna. Wajar jika banyak pendukung dia yang mengkhawatirkan nasibnya seperti kisah para sebelumnya, termasuk kisah JFK dan Robert Kennedy yang getol memperjuangan disegregasi antar warga AS berdasar warna kulit, termasuk merintis muncul kebijakan afirmasi terhadap kulit berwarna.

Kabar baiknya, keduanya juga melambangkan perubahan baru bagi Amerika Serikat sekaligus pembuktian bunyi konstitusi yang menyatakan, bahwa setiap orang dianugerahi hak yang sama, termasuk untuk mengejar kebahagiaan. Tak hanya itu, majunya Hillary-Obama juga menandai bangkitanya kaum perempuan, dan kulit berwarna yang selama ini terpinggirkan dalam sistem perwakilan politik negeri yang sempat koyak oleh perang sipil itu. Kesamaan hak di depan hukum itu tentu saja sejalan dengan keinginan pendiri negeri yang memimpikan sebuah melting pot bertajuk E Pluribus Unum.